1. Masalah Penurunan tingkat Kesuburan tanah di areal hutan rakyat
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah pengelolaan kesuburan tanah pada areal yang dimiliki petani dan penerapan teknik konservasi tanah dan air. Belajar dari apa yang telah dilakukan dimasa lalu dan akibat yang dirasakan saat ini, yang perlu dilakukan adalah merumuskan kembali upaya konservasi tanah dengan kebijakan yang baru dan disesuaikan kondisi saat ini. Program pmerintah pusat di bidang kehutanan dan konservasi tanah silih berganti dicanangkan oleh pemerintah pusat mulai dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerahan) yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2003 disusul dengan program Kecil Menanam Dewasa Memanen dan terakhir Gerakan Penanaman Sejuta Pohon dan program Satu Orang Satu Pohon. Namun kebijakan tersebut belum menyentuh permasalahan yang dikemukakan disini.
Kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk buatan (anorganik) saat ini dapat diatasi dengan kebijakan
pengembangan pupuk organik berupa pupuk kandang dan pupuk organik lainnya seperti penggunaan bekasi, penggunaan bahan organik dan kotoran ternak yang difermentasi dan dipercepat proses dekomposisinya melalui bantuan mikroorganisme EM4 dan semacamnya. Namun, sampai saat ini pupuk bekasi dan berbagai macam pupuk organik lainnya yang sudah banyak di pasaran belum bisa menggantikan keunggulan pupuk buatan sehingga ketergantungan petani pada pupuk buatan masih cukup besar. Penggunaan pupuk kandang sudah biasa dilakukan petani namun saat ini diperlukan dalam jumlah yang relatif lebih besar untuk bisa mermpertahankan kesuburan tanah. Masalahnya adalah kurangnya modal yang dimiliki petani sehingga pada umumnya petani tidak melaksanakan pemupukan.
Beberapa pendekatan teknis yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah :
a. Penyempurnaan pola Agroforestry hutan rakyat dengan menggiatkan penanaman tanaman pengikat
Nitrogen diantara baris tanaman
b. Mengaktifkan penggunaan mulsa sisa tanaman sebagai kompos organik dengan teknik yang lebih
praktis seperti Teknologi Mulsa Vertikal.
c. Memperkaya kandungan hara pupuk organik yang dihasilkan sehingga dapat menggantikan peranan
pupuk anorganik (pupuk buatan).
2. Masalah data potensi hutan rakyat yang yang belum akurat
Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya pendataan kembali kondisi dan keberadaan hutan rakyat secara akurat umtuk mengetahui potensi sebenarnya sehingga dapat dibuat perencanaan pengembangan yang sesuai. Data yang akurat diperlukan untuk dapat menyusun perencanaan yang tepat. Dalam hal ini diperlukan metode inventarisasi hutan rakyat yang efektif. Metode inventarisasi hutan yang ada saat ini masih didasarkan pada metode inventarisasi pada hutan alam. Metode inventarisasi hutan alam perlu modifikasi untuk dapat diterapkan di hutan rakyat karena kondisi hutan rakyat sangat berbeda dengan hutan alam.
3. Masalah yang berkaitan dengan kelestarian hutan rakyat
Untuk melestarikan hutan rakyat, perlu dimulai dengan teknik penanaman yang diarahkan untuk membentuk struktur tegakan yang mendekati hutan normal yang terdiri dari berbagai kelas umur. Tanpa adanya struktur tegakan, hutan rakyat tidak akan terjamin kelestariannya karena sewaktu waktu bisa berubah peruntukannya. Merubah kebiasaan petani dari sistim penanaman biasa menjadi sistim penanaman dengan membangun struktur tegakan tidak mudah. Untuk itu diperlukan percontohan tehnik pembangunan hutan rakyat dengan struktur tegakan yang mendekati hutan normal baik pada lahan kosong maupun pada lahan yang sudah ada tanamannya melalui pengayaan dengan teknik tertentu. Kegiatan percontohan ini perlu diformulasikan dalam bentuk kebijakan yang memungkinkan pengembangan hutan rakyat secara lestari.
4. Masalah ketersediaan bibit yang berkualitas dan jenis yang berorientasi pasar
Dukungan Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas kehutanan dengan program pembangunan pesemaian permanen untuk mensuplay kebutuhan bibit untuk pembangunan hutan rakyat sangat berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan hutan rakyat. Dengan adanya pesemaian yang dtangani secara terpadu dari instansi yang berkonpoten diharapakan permasalahan bibit yang berkualitas dapat diatasi.
5. Masalah Rendahnya pengetahuan petani dalam penerapan teknik silvikultur
Tingkat pengetahuan dan ketrampilan petani dalam mengelola hutan rakyat secara agribisnis masih rendah, sementara itu kualitas maupun kuantitas tenaga penyuluh belum memadai bahkan dalam beberapa tahun kedepan diperkirakan akan terjadi kekurangan tenaga penyuluh lapangan karena sebagian akan pensiun dalam waktu yang relatif hampir bersamaan. Rendahnya pengetahunan petani erat kaitanya dengan sistim penyuluhan yang berjalan. Kurang efektifnya penyuluhan dapat juga disebabkan karena kurangnya dukungan teknologi hasil penelitian. Untuk itu kepada para stake holder yang berkompoten ditantang untuk dapat segera menyampaikan hasil hasil penelitian berupa paket teknologi tepat guna yang siap pakai untuk diteruskan kepada petani melalui sistim penyuluhan yang disempurnakan
6. Pemecahan masalah Pengembangan hutan rakyat masih bersifat partial
Pengembangan hutan rakyat sebaiknya mengikuti rencana pengembangan tata ruang yang sudah disusun sehingga tidak bersifat partial. Dengan mengikuti rencana peruntukan wilayah tersebut perencanaan pengembangan hutan rakyat dapat di tetapkan dengan lebih terarah dan sejalan dengan pengembangan sektor lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Demikian pula pengembangan hutan rakyat yang terintegrasi dapat diarahkan sebagai penyanggah kawasan hutan dan kawasan perlindungan yang semakin terbatas. Untuk itu permasalahan ini perlu dirumuskan secara bersama oleh berbagai instansi terkait dalam mengembangkan hutan rakyat secara terintegrasi.
Demikianlah artikel mengenai beberapa cara mengatasi masalah dalam pengelolaan dan pengembangan hutan rakyat, semoga bermanfaat untuk kita semua dan hutan kitapun tetap lestari